PRADANAMEDIA / JAKARTA – Memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September, sebanyak 12 orang perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan sejumlah pejabat lintas kementerian di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (24/9).
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa tuntutan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera ditindaklanjuti. “Kami berharap Presiden bisa menerima kami paling lambat minggu depan, agar aspirasi ini dapat disampaikan langsung,” ujarnya.
Enam Tuntutan SPI pada Hari Tani Nasional 2025:
- Menyelesaikan konflik agraria yang masih marak terjadi di berbagai daerah.
- Menghentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap petani.
- Mempercepat pembagian tanah obyek reforma agraria yang berasal dari lahan perkebunan maupun kehutanan.
- Merevisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria agar implementasinya berjalan nyata.
- Meninjau ulang revisi UU Pangan dan UU Kehutanan untuk mengurangi ketergantungan impor pangan.
- Mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dinilai merugikan petani dan memperbesar risiko perampasan tanah oleh korporasi besar.
Selain itu, SPI juga mendorong pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional sebagai wadah resmi untuk memastikan distribusi tanah berjalan adil.
Dorongan Alokasi 5 Persen APBN untuk Pertanian
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyerukan agar pemerintah mengalokasikan minimal 5 persen anggaran negara (APBN) untuk sektor pertanian.
Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk permohonan maaf PKB yang selama 27 tahun belum sepenuhnya mampu memperjuangkan kesejahteraan petani. “APBN 5 persen harus disalurkan untuk membangun infrastruktur pertanian, apa pun yang menyangkut kepentingan petani,” kata Cak Imin dalam acara Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta.
Cak Imin menilai ada tiga aspek penting yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yakni redistribusi lahan, penyediaan sarana produksi pertanian, serta akses permodalan. Ia juga menyoroti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih memberatkan petani karena tingginya bunga pinjaman. Untuk itu, ia mendorong koperasi desa menjadi alternatif lembaga pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan.
Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 ini menjadi momentum penting bagi petani untuk kembali mengingatkan pemerintah akan komitmen reforma agraria yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Dengan tekanan yang semakin besar dari SPI serta dukungan politik dari sejumlah tokoh, harapan petani kini tertuju pada langkah nyata Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan agraria di Indonesia. (RH)
