PRADANAMEDIA / JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti masih adanya praktik tidak transparan yang dilakukan sejumlah rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, masih banyak rumah sakit yang membebankan biaya tambahan (urun biaya) kepada pasien dengan alasan obat yang dibutuhkan tidak tersedia, padahal seharusnya sudah ditanggung oleh BPJS.
“Masalahnya masih ada rumah sakit yang nakal sehingga melakukan urun iuran biaya. Obat-obatan yang harusnya di-cover rumah sakit dibilang tidak ada, lalu diresepkan agar pasien membeli sendiri. Nah, ini perlu digarisbawahi,” ujar Irma dalam rapat Panja Komisi IX dengan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas, Ombudsman, YLKI, dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Rabu (24/9).
Dorong Transparansi Daftar Obat
Irma menegaskan, praktik semacam ini tidak boleh lagi terjadi, apalagi ketersediaan obat generik saat ini cukup banyak. Ia meminta BPJS dan rumah sakit bekerja sama untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai daftar obat yang ditanggung maupun tidak ditanggung.
“Daftar obat yang tidak di-cover sebaiknya ditempel terbuka di rumah sakit, misalnya di ruang pendaftaran, supaya pasien tidak bingung,” tegasnya.
Edukasi Hak Pasien BPJS
Selain soal transparansi obat, Irma juga menilai masih banyak peserta BPJS yang belum memahami hak dan kewajiban mereka. Kondisi ini kerap menimbulkan perdebatan antara pasien dengan dokter maupun pihak rumah sakit.
“Harus ada sosialisasi lebih masif terkait hak dan kewajiban pasien BPJS. Dengan begitu, masyarakat tahu apa yang menjadi tanggung jawab BPJS, rumah sakit, dan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai peserta,” pungkasnya. (RH)
