**PRADANAMEDIA / JAKARTA – Reformasi birokrasi di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang selama 66 tahun, sejak berdirinya Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) pada tahun 1959. Seiring berjalannya waktu, berbagai pembaruan dan penyesuaian dilakukan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak. Kini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus melakukan percepatan untuk mencapai tujuan utamanya: menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya pada kegiatan Fun Walk Keluarga Besar Kementerian PANRB yang digelar Minggu (27/7), mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan refleksi bersama. “Kita semua adalah bagian dari perjuangan untuk menghadirkan birokrasi yang berdampak, adaptif, dan berpihak kepada rakyat,” ungkap Rini.
Berbeda dari peringatan ulang tahun lembaga pada umumnya, perayaan ini dikemas sebagai momentum memperkuat rasa kekeluargaan dan semangat kolaborasi antarpegawai. Kegiatan ini juga menjadi sarana kontemplasi dan penyemangat bagi para penggerak reformasi birokrasi untuk terus membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tahun 2025 menjadi titik penting dalam sejarah reformasi birokrasi. Birokrasi tidak lagi hanya bekerja dari balik meja, tetapi dituntut untuk lebih proaktif hadir di tengah masyarakat. Kehadirannya harus terlihat, dirasakan, dan memberikan manfaat nyata. Setelah sebelumnya mencanangkan semangat “Reformasi Birokrasi Berdampak”, kini Kementerian PANRB mengusung tagline baru yang lebih progresif: “Transformasi Melayani Negeri.”
Menteri Rini menekankan pentingnya adaptasi cepat terhadap perubahan pola kerja, termasuk transformasi menyeluruh dari hulu sampai hilir, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kita harus dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pola kerja, melakukan sebuah transformasi pada hulu yang hilirnya adalah melayani masyarakat yang semakin baik,” jelasnya.
Langkah percepatan ini juga mendorong berbagai terobosan, baik dari sisi internal pemerintahan maupun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi motor penggerak peningkatan kompetensi aparatur, integritas pelayanan, serta inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tengah pandemi dan berbagai dinamika politik menunjukkan bahwa pelayanan publik yang kuat seharusnya tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah akselerasi pemerintahan digital. Namun Rini mengingatkan bahwa transformasi digital bukan semata-mata tentang efisiensi teknologi, melainkan menciptakan sistem pemerintahan yang terintegrasi dan memudahkan kehidupan warga. “Transformasi digital yang kita lakukan bukan sekadar efisiensi, tapi menghadirkan pemerintahan yang menyatu demi kemudahan warganya yang diberikan pelayanan publik,” tegasnya.
Perjalanan panjang reformasi birokrasi menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap rakyat adalah fondasi utama dalam membangun tata kelola publik yang modern dan berkelanjutan. (RH)
