Jakarta – Usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap mencapai 100 hari pada akhir Januari 2025. Periode awal pemerintahan ini mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, terutama terkait sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial dan memicu perdebatan publik.
Dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintahan baru, Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis survei yang menunjukkan hasil menarik. Pemerintahan Prabowo mendapat nilai 5 dari 10, sedangkan Wakil Presiden Gibran hanya memperoleh 3 dari 10. Survei ini dilakukan oleh 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang dinilai memiliki perspektif independen dan kritis dalam menilai kebijakan pemerintah.
Sorotan terhadap Kebijakan Kontroversial
Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi isu hangat dan memicu berbagai polemik di masyarakat:
- Postur Kabinet yang Besar
Kabinet yang berjumlah besar dinilai kurang efisien oleh sejumlah pengamat. Banyak yang mempertanyakan efektivitasnya, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini. - Kenaikan PPN Menjadi 12%
Simpang siur informasi mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memicu kebingungan di masyarakat. Kebijakan ini dikhawatirkan menambah beban ekonomi rakyat di tengah pemulihan pasca-pandemi. - Program Makan Bergizi Gratis
Meskipun mendapat apresiasi sebagai langkah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, program ini masih menuai kritik terkait pelaksanaannya yang dinilai belum merata dan minim pengawasan. - Pernyataan Kontroversial
Komentar pemerintah tentang “pengampunan koruptor” dan “sawit menyerap karbon” memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menganggap pernyataan ini tidak sejalan dengan upaya reformasi hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Indikator Penilaian dan Harapan Publik
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan bahwa pemilihan jurnalis sebagai responden didasarkan pada independensi mereka serta akses langsung dalam mengamati kinerja pejabat negara. “Jurnalis memiliki kemampuan menganalisis kebijakan dengan perspektif kritis, sehingga penilaian ini mencerminkan pandangan publik secara lebih obyektif,” ujarnya.
Hasil survei ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan kinerja dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan di awal masa jabatan, publik tetap berharap agar pemerintah dapat menghadirkan solusi nyata dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Evaluasi 100 hari ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan arah dan prioritas pemerintahan ke depan. (KN)
